hukum perburuhan

Pemutusan hubungan kerja secara teoritis dapat terbagi dalam 4 (empat) macam, yaitu, 1.pemutusan hubungan kerja demi hukum,

2.karena buruh itu sendiri,

3.berdasarkan majikan atau pengusaha (dalam hal ini dapat berupa perorangan maupun secara

massal atau pengurangan buruh) dan

4.oleh pengadilan.

Adapun tata cara pemutusan hubungan kerja yang terjadi adalah melalui proses Bipartit, yaitu pemutusan hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha secara musyawarah. Proses dan tata cara pemutusan hubungan kerja ini telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

a.Penyelesaian Sengketa Buruh Melalui Komisi Nasional Hak Azasi Manusia

b.Penyelesaian Sengketa Buruh Di Luar Pengadilan

1. Penyelesaian Melalui Bipartie

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 2004 memberi jalan

penyelesaian sengketa Buruh dan Tenaga Kerja berdasarkan musyawarah mufakat

dengan mengadakan azas kekeluargaan antara buruh dan majikan.

2. Penyelesaian Melalui Mediasi

Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang bertugas melakukan

Mediasi atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa

antara Buruh dan Majikan. Seorang Mediator yang diangkat tersebut mempunyai syarat-

syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang No.2 Tahun 2004 dan

minimal berpendidikan S-1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setiap menerima pengaduan si

Buruh, Mediator telah mengadakan duduk perkara sengketa yang akan diadakan dalam

pertemuan Mediasi antara para pihak tersebut.

3. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Penyelesaian melalui Konsiliator yaitu pejabat Konsiliasi yang diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja

atau Serikat Buruh. Segala persyaratan menjadi pejabat Konsiliator tersebut didalam

pasal 19 Undang-Undang No.2 Tahun 2004. Dimana tugas terpenting dari Kosiliator

adalah memangil para saksi atau para pihak terkait dalam tempo selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak menerima penyelesaian Konsiliator tersebut.

4. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Undang-undang dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase meliputi

perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja dan Majikan didalam

suatu perusahaan.

5.Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan

Sebelum keluarnya Undang-undang Hubungan Industrial penyelesaian sengketa

perburuhan diatur didalam Undang-undang No.22 tahun 1957 melalui peradilan P4D dan

P4P.

e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara

Untuk mengantisipasi penyelesaian dan penyaluran sengketa Buruh dan Tenaga

Kerja sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman dibuat dan di undangkan Undang-undang

No.2 Tahun 2004 sebagai wadah peradilan Hubungan Industrial disamping peradilan

umum.

Sumber hukum perburuhan di Indonesia ini dimaksudkan segala sesuatu dimana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai soal-soal perburuhan di Indonesia.

Sumber hukum perburuhan yang dimaksudkan ini adalah sumber hukum dalam arti kata formil. Sumber hukum perburuhan dalam arti kata materil dengan sendirinya adalah pancasila.

1. Undang-undang

2. Peraturan lain

3. Kebiasaan

4. Putusan pengadilan

5. Perjanjian

Perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku pada buruh dan majikan yang menyelenggarakannya. Orang lain tidak terikat. Walaupun demikian, dari pelbagai perjanjian kerja ini dapat diketahui apakah yang hidup pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hakim harus dapat mengolah dan

memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini

bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun

muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme

dan bersifat obyektif.